021 806 00 828 / 
Soliditas Pengawasan Pengangkutan Komoditas Antar Pulau
Akhir tahun lalu, lini masa dihebohkan polemik pemberitaan tentang pengiriman ekspor produk bijih nikel mentah (nickel ores) ke China. Berdasarkan data open sources yang dirilis sang layanan data Global Trade Atlas masih ada selisih tonase yang signifikan antara pencatatan sang ekspor sang Ditjen Bea Cukai & pencatatan impor sang General Administration of China Customs (GACC).
Proses validasi tentang kebenaran fakta ini masih membutuhkan saat lagi, terutama buat menerima pernyataan resmi berdasarkan otoritas GACC apakah jenis barang yang diterima merupakan sahih nickel ores atau biji nikel yang telah diolah. Selain itu, dalam bulan pertama 2022 ramai jua liputan pelarangan ekspor batu bara & melonjaknya harga dan kelangkaan minyak goreng pada Tanah Air. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri berdasarkan ribuan pulau menggunakan daerah lautnya berbatasan pribadi menggunakan negara tetangga, secara alamiah terdapat potensi kerawanan terjadinya penyelundupan ekspor atas komoditas strategis menggunakan modus diberitahukan menjadi pengangkutan barang antar pulau.
Keadaan inilah yang sebagai melatarbelakangi perlunya diterapkan supervisi pengangkutan barang eksklusif yang diangkut antar pulau melalui bahari pada pada wilayah pabean Indonesia. Misalnya, barang eksklusif A yang diangkut berdasarkan suatu pelabuhan berdari pada Kalimantan menuju pelabuhan tujuan pada Sumatera. Disebut barang eksklusif lantaran tentu nir seluruh barang akan diawasi namun hanya atas suatu barang yang penetapannya diamanatkan sang suatu instansi teknis terkait.
Utamanya supervisi ini bertujuan buat optimalisasi penerimaan negara, diantaranya lantaran atas barang tadi tadi terkena anggaran bea keluar atau terkena ketentuan embargo atau restriksi ekspor. Bea keluar merupakan pungutan harus yang wajib dibayarkan eksportir pada negara melalui Ditjen Bea Cukai yang besarannya ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan.
Kewenangan Ditjen Bea & Cukai buat mengawasi pengangkutan antar pulau atas barang eksklusif sebenarnta bukan hal baru lantaran sejatinya sudah diatur pada UU Pabean Nomor 17 tahun 2006 mengenai Kepabeanan. Agar prosedur tadi berjalan optimal, Ditjen Bea & Cukai memerlukan sinerg menggunakan instansi pemerintah lainya, terutama yang mempunyai wewenang supervisi bahari misalnya Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Kelautan & Perikanan, Polairud, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut.
Masing-masing mempunyai wewenang yang sudah diatur menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun kerja sama sebagai kunci krusial keberhasilannya. Sebagai ilustasi, Ditjen Perhubungan Laut & Ditjen Bea & Cukai sudah mulai saling mengembangkan data & fakta terkait menggunakan Surat Izin Berlayar (SIB) & data manifes muatan kapal.
Dari sisi dukungan wahana supervisi pada bahari, optimalisasi penggunaan beserta radar pantai antar instansi Tentara Nasional Indonesia-AL, Ditjen Hubla & Ditjen Bea Cukai sebagai prioritas lainnya buat segera diwujudkan buat mengantisipasi konvoi kapal-kapal yang berisiko tinggi membawa barang eksklusif antar pulau menurut aktivitas analisis beserta yang dilakukan atau dikenal menggunakan konsep unity of effort sinergitas pada bahari.
Momentum peningkatan kinerja ekspor komoditas dalam 2021 mendesak buat dijaga beserta. Penerimaan negara berdasarkan bea keluar sebanyak Rp 34,6 triliun. Target penerimaan negara berdasarkan bea keluar dalam APBN 2022 semakin tinggi 3 kali lipat menggunakan mempertimbangkan commodities booming yang diperkirakan berlanjut dalam tahun ini. Hal itu seiring menggunakan ekspektasi pemulihan pertumbuhan ekonomi dunia dan situasi penanganan pandemi Covid-19 yang diperkirakan lebih baik.
Beberapa utama pikiran tentang supervisi barang eksklusif yang akan diatur diantaranya penelitian & penetapan barang eksklusif; pemberitahuan pabean barang eksklusif; pemuatan embarkasi pengangkutan pada atas wahana pengangkut; & inspeksi pabean. Selain itu pula meliputi kedatangan wahana pengangkut & pembongkaran; pembatalan & ralat pemberitahuan pabean barang eksklusif; supervisi dan pemblokiran. Ditjen Bea & Cukai beserta instansi terkait lainnya mempunyai komitmen supaya aplikasi tugas pelayanan & supervisi ini permanen mengutamakan sisi kemudahan bagi pelaku usaha dan meminimalkan beban-beban biaya.
Misalnya, pelaku bisnis relatif satu kali saja mengirimkan pemberitahuan pada otoritas terkait secara elektronik. Hal ini akan difasilitasi sang platform National Logistic Ecosystem sejalan menggunakan Instruksi Presiden Nomor lima tahun 2020 mengenai Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Di sisi lain kepatuhan pelaku bisnis pula sebagai kunci keberhasilan supervisi ini supaya pemangku kepentingan terhindar berdasarkan pengenaan hukuman administrasi yang paling ringan berupa peringatan tertulis sampai rekomendasi pencabutan Nomor Induk Berusaha yang paling berat atau dilakukan pemblokiran layanan kepabeanan.
