Mengatur Dana Bantuan Dari Pemerintah di situasi PPKM Mikro

Pandemi virus covid19 tak hanya memberi dampak keras pada sektor kesehatan, namun juga pada sektor ekonomi, dampak yang ditimbulkan, khususnya ekonomi makro, terlihat dengan beberapa negara yang menderita resesi ekonomi, sedang di mikro, beberapa perusahaan merugi yang berujung pada PHK.

Pemerintah pun berencana menstimulus peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan memberi bantuan dana sosial pada masyarakat, dengan bantuan subsidi upah (BSU) pada 2 bulan lalu sebesar Rp 600,000, tak ketinggalan bantuan sosial tunai (BST), kartu prakerja, bantuan UMKM dan lainnya.

Lalu, dengan dana bantuan yang diterima dari pemerintah, bagaimanakah cara mengelolanya ?

Bagi penerima, yang juga masih menerima gaji tetap per bulan, beberapa perencana keuangan menyarankan untuk tetap memprioritaskan dana darurat, dana darurat tidak hanya berupa uang tunai ataupun barang, namun berupa jaiman biaya kesehatan, seperti BPJS atau asuransi kesehatan.

Kemudian disarankan untuk mengalokasikan pada kebutuhan pangan, sandang dan papan, sedang kebutuhan sekunder lainnya yang dirasa perlu, adalah seperti pulsa atau paket data yang berkaitan dengan sistem pendidikan atau belajar mengajar daring (online).

Bagi penerima dana bantuan yang masuk kategori berpenghasilan tidak tetap, beberapa pakar perencana keuangan menyebut, seperti pekerja serabutan, perlu tetap memprioritaskan dana yang diterima, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Beberapa diantaranya adalah konsumsi makanan dan vitamin bergizi tinggi, guna meningkatkan imun agar lebih kuat dan terhindar dari berbagai macam penyakit, jika masih terdapat sisa, tidak ada salahnya, bagi kategori berpenghasilan tetap, untuk menginvestasikan uangnya, bisa saja di reksadana dengan nominal minimum seperti 100ribu atau 300ribu rupiah.(Arm)